Sosialisasi e-Katalog LKPP : Menuju Indonesia Transparan dan Akuntabel

Sosialisasi e-Katalog LKPP - Kemajuan sebuah pemerintahan ditandai dengan adanya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Terlebih lagi sekarang ini adalah era digital, dimana hampir secara keseluruhan kehidupan manusia selalu terhubung ke dalam sebuah jaringan yang dinamakan internet. Keterbukaan informasi yang mudah dan cepat diakses merupakan dambaan masyarakat masa kini.

Sosialisasi e-Katalog LKPP : Menuju Indonesia Transparan dan Akuntabel

Sumber foto : Bhinneka.com

Hal inilah yang kemudian dilihat sebagai suatu peluang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mereformasi cara belanja pemerintah yang selama ini dirasa kurang transparan dan tidak akuntabel.

Berawal dari sebuah permasalahan dan ide gagasan ini, LKPP kemudian bekerjasama dengan Bhineka.com untuk mewujudkan impian tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Bhinneka.Com adalah pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk Computer, Communication Technology & Consumer Electronics. Selain channel online, Bhinneka.Com juga memiliki jaringan store offline sejak tahun 2003 yang tersebar di Jakarta, Cibubur, dan Surabaya. Bahkan Bhinneka.Com juga memiliki perwakilan resmi yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Sumber foto : @blogsteguh

Melalui sebuah kegiatan yang bertajuk "Sosialisasi E- Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog" di Harris Hotel Pontianak pada tanggal 11 April 2017, Kepala LKPP Agus Prabowo mengajak para kepala SKPD, ketua ULP, dan LPSE untuk turut serta mereformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Jadi ketika ada Dinas Pemerintahan yang sedang membutuhkan barang atau jasa, melalui program yang dibentuknya ini mereka dapat langsung memesan barang/jasa dan melakukan penawaran tanpa melalui pelelangan atau tender lagi. Sehingga nantinya diharapkan semua instansi pemerintahan dapat lebih transparan mengenai pengalokasian dana.

Program yang dinamankan e-Katalog ini diklaim bahwa setiap pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Selain itu, mengenai informasi spesifikasi, harga, dan merek juga telah terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

"Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia", kata Agus.

"Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung", terangnya lebih lanjut.

Direktur Corporate Sales dari Bhineka.com juga menjelaskan alasannya ingin terlibat dalam program ini, Heriyadi Janwar menjelaskan bahwa pihaknya ingin berkomitmen untuk membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

"Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang/jasa secara online dan offline selama 24 tahun, Bhinneka.com berkomitmen memberikan produk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP dimana Bhinneka memiliki perwakilan resmi di 32 provinsi diseluruh Indonesia" ujar Heriyadi.

Sumber foto : @blogsteguh

Kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pontianak ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com, karena keberadaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah di Indonesia mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP, demi menuju Indonesia yang semakin transparan dan maju.

Dengan adanya e-Katalog ini diharapkan dapat memudahan semua instansi pemerintahan dalam melakukan pembelian barang/jasa secara efektif dan efisien dan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih serta sistem yang transparan guna meminimalkan adanya korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi halaman berikut : www.lkpp.go.id